Jakarta, MUI Online – Kasus hukum tindak pidana korupsi yang menjerat mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana beserta dua wakilnya Sony Sanjaya dan Lodewyk Pusung, mendapatkan respon serius dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.
Sekjen MUI Pusat Buya Amirsyah Tambunan menyatakan, perbaikan sistem tata kelola di lingkungan BGN merupakan langkah strategis yang perlu disertai dengan pembenahan mentalitas para pemangku kepentingan serta pengambil kebijakan.
Jika tidak memiliki integritas dan kapasitas, kata Buya Amirsyah, maka tidak akan mampu menyelamatkan program negara yang baik ini.
Menurutnya, penegakan hukum dalam kasus ini menjadi momentum penting bagi Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan pembenahan dengan menghadirkan figur baru yang kredibel, berintegritas, dan memiliki kapasitas yang terbukti.
Menurutnya, pembenahan perlu dilakukan dengan memperkuat sistem tata kelola berbasis prinsip Good Corporate Governance (GCG), yakni mekanisme yang mengatur serta mengawasi hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam organisasi.
“Maka pengelola yang harus memiliki integritas, kapasitas, dan akuntabilitas sehingga seluruh jajaran pengelola BGN betul-betul harus teruji,” kata dia, seperti dikutip MUI Digital, Ahad (6/6/2026).
Buya Amirsyah menegaskan bahwa MUI sangat menyesalkan terjadinya moral hazard atau penyimpangan di lembaga yang sejatinya mengemban amanah mulia untuk mendukung program Astacita Presiden, khususnya dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan pemenuhan gizi generasi bangsa.
“Terlebih, layanan gizi ini menuntut standar moralitas tinggi karena harus memenuhi syarat kehalalan, higienitas, dan lingkungan yang baik,” ujarnya.
Buya Amirsyah mengajak masyarakat untuk menghormati proses hukum yang sedang berlangsung serta tetap optimistis. Ia meyakini Indonesia memiliki banyak generasi muda yang jujur, berintegritas, dan kompeten untuk mengabdi, termasuk dari berbagai organisasi kemasyarakatan.
“Anak-anak Indonesia yang energik berasal dari ormas, banyak yang bagus-bagus. Saya yakin dan optimis, BGN bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya,” katanya.
Lebih lanjut, MUI menyatakan dukungan penuh terhadap langkah aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut sebagai bagian dari upaya menegakkan supremasi hukum.
MUI juga mengajak masyarakat bersama DPR sebagai representasi rakyat untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menjaga mekanisme checks and balances dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Ia berharap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional mampu menghadirkan tata kelola yang lebih baik dengan mengedepankan integritas, kapasitas, dan akuntabilitas.
“Karena itu, sekali lagi tata kelola BGN yang transparan, dan akuntabel sesuai prinsip (GCG),” pungkasnya.
Editor: Sadam Al Ghifari, Faisal Wibowo
Sumber: MUI Digital
