MUI-BOGOR.ORG – Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bogor secara serius menginisiasi langkah kolaboratif dengan MUI Kabupaten Bogor untuk mempercepat penanggulangan Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS) di wilayah Kabupaten Bogor. Pertemuan ini digelar di Hotel Mega Puncak pada Jumat, 12 November 2025.

Kolaborasi ini dirancang untuk mengintegrasikan pendekatan kesehatan publik dengan penguatan moral dan keagamaan sebagai benteng utama pencegahan, mengingat tren kasus HIV/AIDS yang terus meningkat dan semakin memprihatinkan.

Salah satu penggiat HIV & AIDS, Bapak Muksin, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyampaikan kekhawatiran mendalam atas melonjaknya kasus di Kabupaten Bogor. Saat ini, Kabupaten Bogor menempati posisi kedua tertinggi kasus HIV/AIDS di Jawa Barat setelah Kota Bandung.

Menurut data yang dipaparkannya, pada tahun 2023 tercatat sekitar 794 kasus HIV dan AIDS di Kabupaten Bogor. Angka ini terus meningkat, di mana pada tahun 2024 jumlah Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) mencapai 817 kasus.

Bahkan secara keseluruhan, tren baru menunjukkan kenaikan sekitar 700 kasus dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini juga merambah kelompok usia produktif, remaja, hingga ibu hamil.

“Faktor utama yang memicu peningkatan penularan ini, menurut pengamatan kami, adalah kondisi keluarga yang tidak harmonis,” tegas Muksin.

Ia menjelaskan bahwa retaknya keharmonisan keluarga kerap mendorong individu terutama remaja mencari pelarian dalam perilaku berisiko tinggi yang membuka peluang penularan HIV.

Sementara itu, Perwakilan Dinkes Kabupaten Bogor, Bapak Faisal, dalam paparannya menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Bogor dalam upaya penanggulangan HIV & AIDS.

Ia menyampaikan bahwa visi dan misi Dinkes sejalan dengan target global Ending AIDS 2030.Target tersebut ditempuh melalui strategi utama yang dikenal sebagai “Three Zeros” (Tiga Nol), yaitu:

1. Zero New Infections – Tidak ada infeksi HIV baru.
2. Zero AIDS-related Deaths – Tidak ada kematian akibat HIV/AIDS.
3. Zero Stigma and Discrimination – Tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap penderita.

Kerja sama antara Dinkes dan MUI ini diharapkan dapat memperkuat edukasi dan sosialisasi di tingkat akar rumput, terutama dalam mengatasi stigma dan diskriminasi yang selama ini menjadi hambatan besar bagi ODHA untuk mencari pengobatan dan dukungan. Dengan keterlibatan para ulama, pesan pencegahan berbasis moral dan agama diharapkan dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Editor: Faisal 
Kontributor: Wawan Setiawan