Masalah Pulau Rempang, MUI Pinta Pemerintah Hentikan Proses Pembangunan Rempang Eco-City

Masalah Pulau Rempang, MUI Pinta Pemerintah Hentikan Proses Pembangunan Rempang Eco-City

CIBINONG, mui-bogor.org – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat meminta dengan sangat agar Pemerintah menghentikan terlebih dahulu seluruh proses dan tahapan pembangunan Rempang Eco-City sampai tercapainya kesepakatan antara pemerintah dengan perwakilan warga masyarakat Pulau Rempang dan Lembaga Adat Melayu setempat serta para pemangku kepentingan (stake holders) lainnya.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Ketua Umum MUI Pusat Dr. KH. Marsyudi Syuhud, M.M., dalam Tausyiyahnya yang dirilis MUI Nomor: Kep-2973/DP-MUI/IX/2023 tentang Penyelesaian Masalah Pulau Rempang, Jum’at (26/9/2023).

KH. Masryudi Syuhud menambahkan, MUI memberikan perhatian besar terhadap masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan rencana Pembangunan Rempang Eco-City.

“MUI berkomitmen untuk terus memberikan sumbangsih pemikiran dan langkah-langkah strategisnya sebagai perwujudan peran MUI sebagai khadimul ummah (pelayan umat) dan shodiqul hukumah (mitra pemerintah) yang ditujukan untuk mewujudkan MUI sebagai himayatul ummah (menjaga ummat)”, ujar Ketua PBNU tersebut.

Berkaitan dengan polemik yang terjadi di Pulau Rempang tersebut, MUI Pusat mengeluarkan lima belas poin Tausyiyah berisi pernyataan sikap terkait masalah Pulau Rempang. (ed.fw)

Selengkapnya silakan klik link pdf di bawah ini: