MUI-BOGOR.ORG – Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Bogor telah resmi mengumumkan hasil rekapitulasi suara tingkat Kabupaten, untuk pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bogor pada Pilkada 2024. Hasilnya, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor urut 1 Rudy Susmanto – Ade Ruhandi menang telak atas pasangan nomor urut 2, Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman.

Dari hasil akhir rekapitulasi tingkat Kabupaten Bogor, pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Bogor nomor urut 1, Rudy-Ade, mendapatkan suara sebanyak 1.559.328. Sementara pasangan Bayu-Musya 599.453. Sementara, dari akumulasi suara itu, ada sebanyak 2.158.781 suara sah dan 146.461 suara tidak sah hasil rekapitulasi di tingkat TPS hingga Kabupaten Bogor. Sehingga, Pilkada Kabupaten Bogor diikuti oleh 2.305.242 masyarakat Kabupaten Bogor.

Ketua KPU Kabupaten Bogor M Adi Kurnia, mengatakan bahwa dengan perolehan rekapitulasi hasil suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bogor tersebut menyatakan Pasangan nomor urut 1 menang dalam Pilbup Bogor tahun 2024. “Dengan hasil itu menetapkan Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bogor nomor urut 1 Rudy Susmanto – Jaro Ade unggul dengan meraih sebesar 1.559.337 suara. Sedangkan Pasangan nomor urut 2 Bayu Syahjohan – Musyafaur Rahman meraih suara sebesar 599.453,” ungkap  Adi dalam keterangannya, Kamis (5/12/2024). Pengumuman atau penetapan calon Bupati-Wakil Bupati Bogor terpilih akan dilangsung di antara tanggal 30 Desember 2024 hingga 16 Januari 2024.

Menanggapi hal tersebut, dalam wawancara eksklusif dengan Tim Redaksi Majalah Kalam Ulama, beberapa tokoh ulama dan pengurus MUI Kabupaten Bogor memberikan pesan dan harapannya untuk kepemimpinan Rudy Susmanto – Jaro Ade periode 2024-2029.

• Prof. Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA., MH (Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor/Guru Besar Ilmu Fikih Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Kepada Kalam Ulama, Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Prof. Dr. KH. Ahmad Mukri Aji, MA., MH, menyampaikan harapannya agar pemerintahan yang baru lebih hebat, maju, dan kompak. Menurutnya, stabilitas pemerintahan adalah kunci untuk menciptakan sinergi antara pemerintah daerah dan alim ulama dalam menyelesaikan isu-isu keumatan. Ia juga menekankan perlunya peningkatan komunikasi yang efektif antara pemimpin daerah dan ulama agar kebijakan yang diambil selalu berpihak pada kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam aspek keagamaan.

“Program Pendidikan Kader Ulama (PKU) yang telah berjalan selama 17 tahun adalah prioritas yang wajib dilanjutkan. Ini merupakan pondasi penting bagi kesinambungan peran ulama di Kabupaten Bogor,” tegas Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut. Program ini, menurutnya, tidak hanya melahirkan ulama yang kompeten dalam bidang keilmuan, tetapi juga mampu menjadi garda terdepan dalam menjaga moralitas masyarakat. Selain itu, Prof. KH. Mukri juga berharap peran BAZNAS dalam memaksimalkan potensi zakat, infak, dan wakaf terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan umat yang semakin kompleks.

Pengasuh Pondok Pesantren Darun Na’im YAPIA Parung itu juga menyoroti pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis syariah melalui dukungan pemerintah terhadap Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) yang telah terbentuk di Bogor. “Masyarakat Ekonomi Syariah di Kabupaten Bogor harus dioptimalkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kesejahteraan umat Islam,” imbuhnya. Ia menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan ulama juga diperlukan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kuat dan berdaya saing.

• KH. Cucun Sunan Nasa’i (Dewan Pertimbangan MUI Kabupaten Bogor/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Fikri Al Andalusy Tamansari)

Sementara itu, KH. Cucun Sunan Nasa’i berharap kepemimpinan Bupati Bogor Terpilih Rudi Susmanto dapat melanjutkan perjuangan pemimpin sebelumnya untuk menjadikan Bogor sebagai Kabupaten termaju di Indonesia. Ia mengingatkan pentingnya keberlanjutan program-program prioritas, termasuk peningkatan kesalehan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan daya saing perekonomian berbasis sumber daya alam dan pariwisata. Menurutnya, perhatian terhadap sektor pariwisata religius juga dapat menjadi potensi besar untuk memajukan Bogor.

“Majelis Ulama bertugas memberikan nasihat kepada umaro (pemerintah), sementara pemerintah harus menjadikan ulama sebagai tempat meminta pertimbangan kebijakan. Sinergi ini penting untuk menegakkan Amar Ma’ruf Nahi Munkar,” jelas Pimpinan Pondok Pesantren Daarul Fikri Al Andalusy Tamansari tersebut.  Ia juga menekankan bahwa kolaborasi ini harus diwujudkan dalam bentuk dialog rutin antara pemerintah dan ulama untuk membahas isu-isu strategis keumatan.

Dalam pandangannya yang lain, Abi Cucun sapaan akrabnya menekankan pentingnya penyaluran zakat yang benar kepada mustahik sehingga dapat mengangkat derajat mereka menjadi muzaki. “BAZNAS harus lebih aktif jemput bola, bukan hanya menunggu bola,” ujarnya. Menurut Abi Cucun, pengelolaan zakat yang profesional dan transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat plat merah tersebut.

• KH. Ahmad Ibnu Athoillah (Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Bogor/Pimpinan Pondok Pesantren Darul Wafa Rumpin)

Sementara itu, menurut Ketua Bidang Fatwa MUI Kabupaten Bogor, KH. Ahmad Ibnu Athoillah, bahwa sinergisitas antara ulama dan umaro adalah kunci keberhasilan dalam menyelesaikan isu-isu keumatan. “Kita harus terus berkomunikasi dan mencari solusi bersama,” katanya kepada Kalam Ulama. Ia juga menekankan pentingnya membangun sistem komunikasi yang cepat dan responsif, khususnya dalam menghadapi tantangan sosial dan keagamaan.

Di sisi lain, Ia menyoroti potensi zakat yang besar namun belum sepenuhnya optimal. “Jika dikelola dengan baik, zakat dapat menjadi motor utama dalam program-program keumatan dan pemberdayaan masyarakat,” tambahnya. Kiai Atho mengusulkan harus ada pengelolaan atau manajemen zakat yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat.

Kiai Atho berharap pemerintah daerah harus mendukung pengembangan UMKM Syari’ah agar dapat bersaing dengan produk lain. “Dukungan berupa proteksi, inovasi, dan fasilitas harus diberikan agar pelaku usaha kecil menengah dapat berkembang,” tegasnya. Ia juga menambahkan bahwa pendampingan dan akses permodalan berbasis syariah sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlangsungan UMKM Syari’ah.

• Dr. KH. Aim Zaimuddin, MA (Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor/Ketua PCNU Kabupaten Bogor)

Pandangan lain disampaikan oleh Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bogor, Dr. KH. Aim Zaimuddin, MA., yang menekankan pentingnya perhatian terhadap peningkatan infrastruktur keumatan seperti sarana ibadah dan lembaga pendidikan.

“Program seperti bedah pondok pesantren, renovasi rumah ibadah, majlis ta’lim, menciptakan seribu penghafal Al-Qur’an melalui beasiswa Tahfiz Qur’an, dan pemberian beasiswa bagi santri berprestasi harus dipertahankan dan ditingkatkan,” harapnya. Pimpinan Pondok Pesantren Fatmahiyyah Jonggol tersebut menilai program ini sangat relevan untuk mencetak generasi yang tidak hanya religius tetapi juga berprestasi di berbagai bidang.

Kiai Aim yang juga Ketua PCNU Kabupaten tersebut juga menilai, bahwa hari ini masih terjadi kurangnya komunikasi yang efektif antara pemangku kebijakan terkait zakat, infak, dan wakaf. “Pemda harus mendorong agar peran BAZNAS lebih terlihat, transparan dan akuntabel agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan,” kata Kiai Aim. Ia juga menyarankan agar dibuat forum koordinasi rutin antara pengelola zakat dan pemerintah daerah untuk menyelaraskan program kerja bersama.

• H. Abdul Azis Sarnata (Ketua PD Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor)

Dalam pandangan yang lain, Ketua PD. Mathla’ul Anwar Kabupaten Bogor, H. Abdul Azis Sarnata, berharap kepemimpinan Rudy Susmanto – Jaro Ade sebagai Bupati dan Wakil Bupati Bogor Terpilih mendukung peningkatan kualitas madrasah, pemberdayaan ekonomi berbasis keumatan, dan program dakwah yang memperkuat harmoni sosial. “Perhatian terhadap aset keagamaan seperti masjid dan tanah wakaf sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya. Ia menegaskan pentingnya sinergi antara lembaga pendidikan dan pemerintah dalam mencetak generasi penerus yang berkualitas.

Abdul Aziz juga menekankan perlunya sistem pengelolaan zakat dan wakaf yang transparan dan profesional. “Kerjasama antara pemerintah, ormas, dan lembaga keagamaan harus diperkuat untuk meningkatkan efektivitas penggunaan dana umat,” katanya. Ia juga menambahkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan wakaf dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akuntabilitas dan kemudahan akses bagi masyarakat.

Pesan dan harapan para ulama Kabupaten Bogor di atas, menunjukkan perlunya sinergi erat antara pemerintah daerah dan tokoh agama untuk memajukan keumatan. Kepemimpinan Rudi Susmanto dan Jaro Ade diharapkan dapat menghadirkan program-program keummatan yang inovatif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan. Dengan demikian, Kabupaten Bogor dapat menjadi daerah yang maju, religius, dan sejahtera.

• H. Ahmad Yani, S.H.I, M.E (Ketua PD. Muhammadiyah Kabupaten Bogor)

Sementara itu, melengkapi berbagai pernyataan di atas, kepada Kalam Ulama, Ketua PD. Muhammadiyah Kabupaten Bogor, H. Ahmad Yani, S.H.I., ME., berharap kepemimpinan Pak Rudy Susmanto dan Pak Ade Ruhandi dapat membawa kemajuan serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor, baik dalam pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun bidang lainnya. Sinergitas dengan seluruh elemen masyarakat, terutama organisasi Islam, harus terus diperkuat.

Ahmad Yani menjelaskan, program prioritas Muhammadiyah dalam mendukung sinergitas keislaman di Kabupaten Bogor. “Kesejahteraan penyuluh agama perlu menjadi perhatian utama, karena mereka berada di garda terdepan dalam pembinaan umat. Selain itu, pembangunan rumah ibadah dan tempat-tempat edukasi keagamaan harus diprioritaskan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Islam,” tambahnya.

Menurut Ahmad Yani, sinergi antara ulama dan umaro (pemimpin pemerintahan) menjadi pilar penting dalam menyelesaikan berbagai isu keumatan. “Sinergi ulama dan umaro adalah kunci keberhasilan dalam menangani isu-isu keumatan. Tidak hanya itu, pemerintah juga harus hadir secara aktif dalam memanfaatkan potensi zakat, infak, dan wakaf (ZISWAF) untuk pembangunan keumatan. Dukungan dari berbagai instrumen masyarakat sangat diperlukan,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi berbasis syariah. “Ekonomi berbasis syariah harus menjadi prioritas. Pemerintah daerah perlu bekerja sama dengan lembaga-lembaga keuangan syariah dan unit-unit usaha syariah agar mampu memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bogor,” tegasnya. (ed.fw)