MUI-BOGOR.ORG – Kader ulama dituntut memiliki kepekaan terhadap isu-isu global yang berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Pemahaman terhadap dinamika geopolitik akan memperkaya wawasan dalam memberikan nasihat keagamaan yang lebih kontekstual dan relevan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam, Sekolah Kajian Stratejik dan Global Universitas Indonesia, Prof. Dr. Yon Machmudi, Ph.D., dalam perkuliahan pekan kelima Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan XIX MUI Kabupaten Bogor yang berlangsung di Aula Balai Diklat Dharmais, Kecamatan Sukaraja, Sabtu (2/8/2025).

Dalam paparannya, Prof. Yon menyoroti dinamika kawasan Timur Tengah dari perspektif Indonesia. Ia menjelaskan bahwa istilah “Timur Tengah” sendiri merupakan konstruksi dari Barat untuk menyebut wilayah bekas kekuasaan Turki Usmani.

“Penjajahan Barat ke wilayah Timur bertujuan mengusir Turki Usmani dan menggantikannya dengan kolonialisasi. Kelahiran negara-negara Arab modern tidak lepas dari keterlibatan kekuatan Barat seperti Inggris, Perancis, dan Italia. Adapun negara-negara yang tidak pernah dijajah Barat antara lain Iran, Arab Saudi, dan Turki,” jelasnya.

Guru Besar Ilmu Sejarah tersebut menegaskan posisi strategis Timur Tengah sebagai pusat peradaban, sumber kekayaan alam, pusat perdagangan senjata, dan pasar ekonomi global. Hal inilah yang mendorong Amerika Serikat untuk menguasai kawasan tersebut, terutama dalam hal pengendalian sumber daya alam berupa minyak. Dengan strategi politik divide et impera, AS memperkuat hegemoninya dengan menjadikan Israel sebagai sekutu utama.

Namun, dominasi Amerika Serikat di kawasan kini mulai melemah. Menurut Prof. Yon, hal ini ditandai oleh meningkatnya pengaruh Rusia di Timur Tengah, ekspansi geopolitik Iran yang menjadi tantangan bagi Arab Saudi, dan konflik proksi seperti yang terjadi di Yaman. Selain itu, Turki mulai meluaskan kembali pengaruh historisnya, sementara China aktif melakukan revitalisasi Jalur Sutera melalui inisiatif Belt and Road.

Lebih lanjut, Prof. Yon mengingatkan bahwa orientasi geopolitik AS telah bergeser dari Timur Tengah ke kawasan Indo-Pasifik. “Kawasan Indo-Pasifik mencakup Samudera Hindia, Samudera Pasifik, dan wilayah daratan sekitarnya. Ini adalah kawasan strategis dengan kepentingan ekonomi dan geopolitik yang sangat besar,” tuturnya.

Ketegangan di Laut Cina Selatan dan Laut Cina Timur, serta sengketa wilayah seperti Thailand vs Kamboja, Myanmar, Filipina vs China, Korea Utara vs Selatan, India vs Pakistan, hingga isu perbatasan Indonesia-Malaysia, menjadi potensi konflik yang terus membayangi.

Indonesia, sebagai negara majemuk, dinilai sangat rentan terhadap dampak konflik geopolitik tersebut, terlebih bila dikaitkan dengan isu-isu sensitif seperti SARA, ketegangan antar ormas Islam (sunni-syiah, habaib-non habaib, wahabi-aswaja), dan polarisasi politik domestik.

Dalam sesi diskusi bersama peserta PKU, Prof. Yon juga menyinggung persoalan bonus demografi. Ia menyebutnya sebagai pedang bermata dua bagi Indonesia.

“Jika dikelola secara tepat, bonus demografi dapat menjadi kekuatan besar untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan berdaulat. Namun jika salah urus, ia akan menjadi beban yang mengancam stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional. Oleh karena itu, investasi besar-besaran di sektor pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja adalah kunci untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (fw)