MUI-BOGOR.ORG – Dakwah di era modern tidak bisa lagi berjalan sendiri-sendiri. Tantangan zaman menuntut adanya sinergi yang terstruktur dan masif, melibatkan berbagai elemen, seperti pondok pesantren, Majelis Ulama Indonesia (MUI), organisasi masyarakat, masjid, hingga partai politik.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Infokom MUI Kabupaten Bogor, Dr. H. Ujang Ruhiat, M.Ag., dalam kegiatan Pendidikan Kader Ulama (PKU) Angkatan ke-19 di Aula Balai Diklat Dharmais, Kecamatan Sukaraja, Sabtu (24/8/2025).

Dr. H. Ujang menjelaskan, pondok pesantren harus ditempatkan sebagai pusat pengkaderan ulama dan da’i. “Dari pesantrenlah lahir generasi penerus dengan pemahaman mendalam tentang ajaran Islam, yang sekaligus mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan identitas keislamannya. Dengan demikian, pesantren tetap menjadi garda terdepan dalam menjaga kesinambungan tradisi keilmuan Islam,” ujar Kasi Penais Kemenag Kabupaten Bogor tersebut.

Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) berperan sebagai lembaga fatwa dan bimbingan umat, MUI memegang otoritas moral untuk memberikan arahan keagamaan yang sahih. “Kehadiran MUI diperlukan untuk mencegah penyebaran paham-paham yang menyimpang sekaligus memastikan kerukunan umat tetap terjaga di tengah masyarakat yang semakin kompleks,” katanya.

Dr. H. Ujang juga menyoroti peran organisasi masyarakat (ormas) seperti NU dan Muhammadiyah yang menjadi motor penggerak dakwah kultural dan sosial. Dengan jaringan yang luas hingga ke akar rumput, ormas memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat. Melalui kegiatan pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi, ormas dapat menghadirkan wajah dakwah yang nyata dan menyentuh kehidupan sehari-hari umat.

Selain itu, masjid pun harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai pusat peradaban umat. Data menunjukkan bahwa di Jawa Barat terdapat kurang lebih 100 ribu masjid, dan khusus di Kabupaten Bogor terdapat 3.285 masjid serta 2.004 mushola. Potensi besar ini, menurut Dr. Ujang, tidak boleh hanya diposisikan sebagai tempat ibadah semata. Masjid harus menjadi pusat edukasi, tempat musyawarah, serta wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat sehingga mampu menghadirkan manfaat nyata dalam kehidupan umat.

Tidak kalah penting, partai politik pun memiliki peran strategis dalam dakwah. Melalui jalur politik, nilai-nilai Islam dapat diperjuangkan dalam bentuk kebijakan publik yang Islami dan pro-rakyat. Dr. Ujang menekankan bahwa keterlibatan kader dalam dunia politik merupakan bagian dari dakwah itu sendiri, sebab melalui politiklah nilai-nilai keislaman dapat diimplementasikan dalam tatanan kenegaraan.

Menutup paparannya, Dr. H. Ujang mengingatkan bahwa strategi dakwah berbasis kolaborasi ini mendesak untuk segera diterapkan. Di tengah derasnya arus informasi dan globalisasi, umat Islam dihadapkan pada tantangan besar berupa radikalisme, liberalisme, dan sekularisme. Karenanya, ia mengajak seluruh kader PKU untuk menjadi agen perubahan di daerah masing-masing. Dengan mengimplementasikan strategi dakwah kolaboratif ini, dakwah Islam diyakini akan terus relevan dan mampu membawa kemaslahatan bagi umat dan bangsa.

Penulis: Wawan  

Editor: Faisal