Oleh:
Dr. Abdul Wafi Muhaimin, M.IRKH
(Pimpinan Ponpes Terpadu Al Musthafawiyah)
Bogor, MUI-Online – Pidato Pimpinan Pesantren Gontor, KH. Hasan Abdullah Sahal, pada acara “Resepsi Kesyukuran 100 Tahun Pondok Modern Darussalam Gontor” beberapa hari ini mewarnai jagad media sosial. Mungkin karena umat sudah lama kehilangan sosok ulama yang berani berkata benar di hadapan penguasa, atau mungkin juga karena rakyat sudah muak dengan perilaku kebanyakan penguasa hari ini sehingga ketika Kiai Sahal menyampaikan apa adanya di depan presiden tanpa basa basi dan puji sana sini, rakyat merasa terwakili.
Padahal, Kiai Sahal hanya sedang bercerita tentang prinsip laku hidupnya. Tak mempermalukan penguasa, dan tak mengritik penguasa secara terang-terangan. Tapi jika penguasanya punya rasa sensitifitas dan berpikir jernih, sebetulnya kyai Sahal sedang menertawakan perilaku penguasa hari ini yang kerapkali rakyat dibuat pusing dengan kebijakannya.
Tak ada alasan bagi penguasa untuk tersinggung dengan pidato Kiai Sahal, karena apa yang beliau sampaikan adalah pesan cinta dari pesantren untuk bangsa. Kiai Sahal hanya bercerita tentang realitas hidup, bahwa betapa banyak manusia yang demi jabatan menghalalkan segala cara. Jika kemudian ada yang tersinggung, mungkin karena termasuk dari bagian yang gila jabatan.
Sikap Ulama di Hadapan Penguasa
Ulama adalah pelanjut mandat kenabian; mengawal moral umat, dan menebarkan pesan-pesan agama kepada siapa pun, termasuk kepada para penguasa. Salah satu tugas ulama kepada penguasa adalah menyampaikan nasihat dengan cara yang santun, agar penguasa senantiasa berlaku adil dengan amanah yang diemban. Nasihat ulama adalah semata-mata dalam rangka mengawal kebenaran, agar rakyat taat kepada penguasa dalam kebenaran, dan agar penguasa berpijak pada kebenaran dalam setiap kebijakan.
Selain itu, ulama harus mampu menjaga integritas (marwah) keulamaan. Memuji penguasa atas pencapaiannya tak ada masalah, selagi sesuai dengan fakta, dan bukan karena menjilat penguasa. Namun jika orientasi ulama demi mencari dunia, maka sebenarnya ulama telah mengorbankan marwah keulamaannya. Karena pada hakikatnya, tugas ulama adalah menyampaikan kebenaran walaupun terasa pahit. Tentu dengan cara yang santun, tanpa menjatuhkan harga diri penguasa.
Relasi Ulama dan Pemerintah
Idealnya, ulama berfungsi sebagai penasihat pemerintah dalam menentukan kebijakan. Menimbang antara kebijakan yang maslahat dengan yang mafsadat, atau yang paling banyak masalahatnya dan yang paling sedikit mafsadatnya. Oleh karena itu, jika kebijakan dan regulasi pemerintah berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan, maka ulama akan mendukung sepenuhnya. Namun jika bertentangan dengan nilai-nilai agama dan kebangsaan, maka ulama memberikan kritik dan masukan yang proporsional.
Ulama harus mengawal setiap kebijakan pemerintah agar senantiasa berada dalam keadilan dan kemaslahatan. Orang yang lemah harus dibela dan yang kuat tak boleh semena-mena. Ulama harus mengingatkan pemerintah, bahwa pemimpin sejati adalah ia yang sadar diri. Tanpa dukungan rakyat, pemerintah tak ada artinya. Maka, pemerintah perlu diingatkan dengan ucapan Abu Bakar saat pertama kali diangkat menjadi Khalifah:
“Wahai manusia, sungguh aku telah diangkat untuk memimpinmu, padahal aku bukanlah yang terbaik di antara kamu. Jika aku benar, bantulah. Jika aku salah, luruskanlah. Kejujuran (kebenaran) adalah amanah, dan dusta adalah pengkhianatan. Orang yang lemah di antara kamu adalah yang kuat dalam pandanganku, sesudah haknya aku berikan. Sebaliknya, yang kuat di antara kamu adalah yang lemah dalam pandanganku, setelah haknya aku ambil. Bila ada yang meninggalkan perjuangan di jalan Allah, maka Allah akan menghinakan. Bila kejahatan sudah merajalela, maka Allah akan menyebarkan bencana. Taatilah aku selagi aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, jika aku tidak taat kepada Allah dan Rasul-nya, maka gugurlah kesetiaanmu kepadaku. Laksanakan shalat, Allah akan menyayangimu.”
Editor : Firmansyah
