Jakarta, MUI Online – Sejumlah kiai sepuh Nahdlatul Ulama (NU) buka suara. Mereka mengingatkan agar Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) tidak berubah menjadi alat transaksi politik menjelang Muktamar Ke-35 NU.
Mustasyar PBNU KH Ma’ruf Amin menyampaikan hal ini usai Forum Silaturahmi Para Kiai Sepuh. Forum berlangsung di kantor PBNU lantai 8, Jalan Kramat Raya 164, Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Wakil Presiden RI 2019-2024 itu menegaskan, AHWA merepresentasikan ulama terbaik. Mereka harus dipilih berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan titipan pihak mana pun. “Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi,” tegasnya dikutip dari NU Online.
Kiai Sepuh Prihatin Dinamika Jelang Muktamar
Ma’ruf Amin mengungkapkan, forum ini lahir dari keprihatinan bersama. Sejumlah kiai sepuh mencermati dinamika yang berkembang menjelang Muktamar.
Ia menyebut munculnya isu mengkhawatirkan. Isu ini ditandai cara-cara tidak terpuji demi memenangkan kepentingan tertentu di Muktamar mendatang.
Para kiai sengaja memilih kantor PBNU sebagai lokasi pertemuan. Ma’ruf Amin menegaskan, pilihan ini menunjukkan bahwa seruan moral mereka murni membela kepentingan NU, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
Belasan Kiai Sepuh Hadir, Luring dan Daring
Delapan kiai mengikuti forum ini secara langsung. Mereka mencakup KH Ma’ruf Amin, KH Abdullah Ubab Maimoen, KH Ali Akbar Marbun, KH Muadz Thohir, KH Ahmad Haris Shodaqoh, KH Athoillah Sholahuddin Anwar, KH Muhyiddin Ishaq, dan KH Muhibbul Aman Aly.
Tujuh kiai lain mengikuti secara daring. Mereka mencakup KH Abdullah Kafabihi Mahrus, KH Ahmad Mustofa Bisri, KH Anwar Manshur, KH Zuhri Zaini, KH Idris Hamid, KH Muhtadi Dimyati, dan KH Nuruzzahri.
Tujuh Poin Seruan Moral untuk Muktamar Bermartabat
Usai forum, para kiai sepuh merilis tujuh poin seruan moral. Rais Syuriyah PBNU KH Muhibbul Aman Aly membacakan seruan ini mewakili seluruh peserta forum.
Poin pertama mendorong semua pihak menjaga Muktamar sebagai forum musyawarah ulama, bukan sekadar ajang menang-kalah. Poin kedua meminta agar kedaulatan muktamirin dihormati penuh, tanpa rekayasa atau pengondisian dari pihak mana pun.
Poin ketiga menegaskan kedudukan AHWA sebagai maqam keulamaan, bukan instrumen perebutan kekuasaan. Proses pemilihannya harus mencerminkan penghormatan pada integritas dan kewibawaan para kiai yang dipercaya muktamirin.
Soroti Penggalangan Dukungan Calon AHWA
Poin keempat menyoroti fenomena yang paling dikhawatirkan: penggalangan dukungan untuk daftar calon AHWA tertentu. Praktik ini bahkan sudah muncul jauh sebelum Muktamar berlangsung.
“Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani,” kata Wakil Presiden RI 2019-2024 itu.
Para kiai menilai, pengondisian semacam ini bisa menggeser arah pemilihan AHWA. Musyawarah keulamaan berisiko berubah menjadi arena mobilisasi politik dan transaksi dukungan semata.
Poin kelima menawarkan solusi konkret. Mereka mengusulkan agar pengajuan nama calon AHWA oleh PWNU, PCNU, dan PCINU tidak dilakukan bersamaan dengan pendaftaran peserta Muktamar.
Pengusulan nama sebaiknya digelar menjelang proses penghitungan dan tabulasi AHWA di Sidang Pleno Muktamar. Dengan begitu, ruang untuk tekanan dan transaksi dukungan bisa dipersempit secara signifikan.
Ajakan Menahan Diri dan Menjaga Persatuan
Poin keenam mengajak seluruh calon, pendukung, dan pengurus di semua tingkatan untuk menahan diri. Para kiai mengingatkan, persaudaraan dan keutuhan jam’iyah jauh lebih penting daripada kepentingan menduduki jabatan apa pun.
Poin ketujuh berharap Muktamar menjadi jalan islah dan pemersatu. Siapa pun yang terpilih diharapkan meraih legitimasi kuat, sementara yang tidak terpilih bisa menerima hasil dengan lapang dada.
Para kiai sepuh menutup seruannya dengan satu pesan tegas. Muktamar yang bermartabat bukan Muktamar yang memastikan kemenangan seseorang, melainkan Muktamar yang menjaga kehormatan semua pihak sekaligus kemenangan Nahdlatul Ulama.
Sumber : NU Online
